Sadar Pemberdayaan

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai “Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya” (Rudito & Budimanta, 2003). Secara hakikat, community development merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal (Rudito & Famiola, 2013). Community development atau pengembangan masyarakat bukan berpijak pada pertolongan (to help), melainkan harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (to empowerment). Community development melibatkan interaksi dinamis dan partisipatoris antar beragam stakeholders, termasuk “pihak luar” dan warga setempat (Suharto, 2010).

Community development mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan adalah inti dari community development. Community development berkenaan dengan bagaimana memengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka (Suharto, 2010).

Menurut Suharto (2010), tujuan utama dari community development adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka.

Lebih lanjut menurut (Rudito & Famiola, 2013), community development sebagai wadah program yang berguna untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri. Tujuan community development memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain, dan tentunya dengan menggunakan dasar budaya yang telah diterima secara turun temurun.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara umum, ruang lingkup program-program community development dapat dibagi berdasarkan tiga kategori yang secara keseluruhan akan bergerak secara bersama-sama, ketiga kategori tersebut adalah: (1) Community relations yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait; (2) Community services, merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kegiatan umum, dan (3) Community empowerment, merupakan program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan koperasi ataupun usaha kecil lainnya yang secara natural anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan hanya memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar berlanjut (Rudito & Famiola, 2013).

Menurut Jerold dalam Iriantara (2004), community relations didefinisikan sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto & Soebiato (2012), pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan/atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya (Mardikanto & Soebiato, 2012).

Secara tersirat, pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa diberdayakan melalui isu-isu lokal (Mardikanto & Soebiato, 2012).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto & Soebiato (2012), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian. Mubyarto menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (Mardikanto & Soebiato, 2012).

TAHAPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Delivery dalam Mardikanto & Soebiato (2012), menawarkan tahapantahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:
1) Kajian keadaan perdesaan partisipatif. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluangpeluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya;
2) Pengembangan kelompok. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian;
3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan. Menerapkan rencana kegiatan kelompok seperti rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping, selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini, adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan;
4) Monitoring dan evaluasi partisipatif. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (Participatory Monitoring dan Evaluation). Participatory Monitoring dan Evaluation ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Participatory Monitoring dan Evaluation adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, namun juga perlu diberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok dan pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu pemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

Artikel ini dikurasi dari jurnal penelitian komunikasi.